Warga Desa Tarahan Minta Gubernur Lampung dan BPN Tidak Perpanjang Sertifikat HGB PT TS

  • Whatsapp
Jumpa Pers Pengaduan Warga ke LABHI Setyanegara (Istimewa)

BANDARLAMPUNG – Beberapa warga dusun di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, meminta Gubernur Lampung dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak memperpanjang sertifikat hak guna bangunan (HGB) PT TS yang menguasai lahan seluas 323 hektare karena belum juga membebaskan tanah warga yang dalam penguasaan sertifikat itu.

Hal ini disampaikan tokoh warga sekaligus mantan kepala desa setempat Andi Azis dalam konferensi pers, Selasa (1/12/2020) di Bandarlampung.

Bacaan Lainnya

Azis atas nama warga meminta bantuan Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Setyanegara untuk mengadvokasi permintaan warga kepada Gubernur Lampung dan BPN.

Menurut Azis, PT TS yang bergerak dalam pengembangan wisata golf and country telah menguasai lahan ratusan hektare dari pantai sampai bukit sejak 1996, namun ada 60 hektare lahan milik warga yang belum selesai pembayarannya.

“Padahal, dua tahun setelah sertifikat terbit, perusahaan punya komitmen untuk membebaskan semua lahan warga. Tetapi, komitmen itu diingkari.”

Selain itu, tambah Azis, PT TS juga menelantarkan lahan dalam pengusaannya itu, sehingga tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi warga sekitarnya.

Dengan dibatalkannya HGB lahan atas nama PT TS, kata Azis, hal ini akan memberi manfaat kepada warga sekitarnya, karena akan ada investor yang masuk untuk membebaskan semua lahan warga, sekaligus menjadikan lahan itu menjadi produktif. Keberadaan lahan PT TS ini memberi efek ekonomi kepada sekitar 800-an warga setempat.

Dalam kalkulasi Azis, 323 hektare lahan terdiri 100 hektare lahan darat dan 223 hektare lahan berbukit yang dikuasai PT TS bernilai Rp300-an miliar. (xta)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *