Benarkah Ada Figur Calon Wali Kota Bandar Lampung Berbau Dinasti?

  • Whatsapp
Calon Wali Kota Bandarlampung (foto: Radar Lampung)

TUDINGAN dinasti politik menguat di masa pemilihan kepala daerah. Tudingan ini dipicu oleh majunya anak, isteri, menantu, atau anggota keluarga petahana dalam kontestasi politik di beberapa daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung.

Beberapa spanduk yang mengatasnamakan Rakyat Peduli Demokrasi keberatan dengan tampilnya beberapa figur maju dalam pemilihan wali kota Bandarlampung yang mereka tuding sebagai dinast politikpun menyebar di sudut-sudut kota. Spanduk itu dipasang berdekatan dengan spanduk calon wali kota.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinasti berarti keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Dinasti politik berarti kepemimpinan yang diwariskan oleh pendahulunya lewat penunjukan atau garis keturunan, bukan pemilihan terbuka secara demokratis.

Secara sosiologis historis, kepemimpinan berfinasti hanya ada pada masa feodal, diktaktor, dan kepemimpinan tanpa proses demokrasi. Misalnya raja-raja yang mewariskan penggantinya kepada putera mahkota secara absolut. Lalu presiden yang menunjuk beberapa kerabatnya untuk menjadi suksesornya. Atau seorang kepala adat atau pemimpin perkumpulan agama yang menunjuk anaknya sebagai penggantinya.

Dalam hal demikian, ada garis perintah yang berpindah dari seseorang kepada orang lain secara absolut tanpa melalui proses demokrasi. Rakyat atau perwakilannya sama sekali tidak dilibatkan secara langsung untuk menyampaikan mandatnya kepada pemimpin baru mereka.

Ketika hal ini dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah, sebutan dinasti menjadi mentah. Seorang isteri, anak, atau anggota keluarga lain yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, anggota dewan, atau bahkan presiden, tidak bisa lagi dituding menjalankan dinasti politik.

Mereka mencalonkan diri untuk dipilih oleh rakyat secara bebas dan terbuka. Dia bersaing dengan figur lain dalam menduduki kursi kekuasaan untuk mengganti pendahulunya. Di sini, perpindahan kekuasaan dari penguasa lama kepada penguasa baru dijalankan menggunakan persaingan terbuka yang ditentukan oleh banyak manusia sebagai pemilik mandatnya.

Dalam konteks pemilihan wali kota Bandarlampung, meskipun calon walikota Eva Diana berstatus isteri Wali Kota Herman HN dan Rycko Menoza berstatus putera dari mantan gubernur Sjahroedin ZP, mereka tidak bisa disebut menjalankan dinasti politik.

Mereka mengikuti mekanisme pencalonan melalui seleksi dan harus bersaing dengan bakal calon lainnya. Begitu pula dalam menuju kursi wali kota, mereka harus berkompetisi secara terbuka untuk memenangkan hati ratusan ribu orang pemilih.

Bahwasannya mereka menggunakan nama besar dan pengaruh ayah atau suaminya, tidak bisa dihindarkan lagi. Tetapi, mereka tetap tidak bisa memaksa semua orang untuk memilih mereka di bilik suara yang tertutup dan dijaga oleh banyak pengawas, saksi, dan lembaga pengadil.

Toh untuk menuju tangga kekuasaan, semua figur tidak bisa sekadar bermodal pengaruh suami atau ayahnya. Mereka butuh jaringan, modal, dan program jelas agar rakyat menjatuhkan dukungan dan pilihannya kepada mereka masing-masing.

Untuk lebih bijak dalam mendidik rakyat, alangkah baiknya semua pihak yang kontra dengan pola kepemimpinan kekerabatan ini adalah dengan mengkritisi rekam jejak dan gagasannya. Figur yang miskin gagasan untuk mengadministrasi keadilan dan tidak punya terobosan baru, layak dikritisi dan jangan dipilih.

Tetapi, jika ternyata figur yang berkait keluarga dengan penguasa lama bersih rekam jejaknya, bagus programnya, cemerlang gagasannya, dan visioner dalam membuat terobosan, bukan lagi menjadi dosa yang harus dijauhi.

Krista Riyanto, Pemimpin Umum Jurnallampung.id

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *