Presiden: Undang-undang Cipta Kerja Atur Perusahaan Tidak Bisa PHK Sepihak

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan Undang-undang Cipta Kerja  mengatur perusahaan tidak bisa menjalankan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Presiden dalam konferensi pers lewat jaringan internet dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020), mengatakan, informasi yang menyebutkan perusahaan bisa mem-PHK secara sepihak, dan juga hilangnya jaminan sosial terhadap pekerja adalah kabar yang tidak benar.

Bacaan Lainnya

“Yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak,” kata Jokowi.

Kesejahteraan pekerja, kata Presiden, juga dilindungi dengan jjaminan sosial dan kesejahteraan.

“Yang benar jaminan sosial tetap ada,” ujarnya.

Pada dasarnya, menurut Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memperbaiki kehidupan pekerja bersama keluarganya.

Dari sisi upah, Presiden mengatakan, ketentuan upah minimum provinsi/kabupaten/sectoral provinsi juga tidak dihapuskan dari undang-undang yang disusun berdasarkan metode Omnibus Law itu.

UU Cipta Kerja, katanya, juga mengatur sistem pengupahan bisa dihitung berdasarkan waktu dan hasil.

“Ada juga yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” tambah Presiden.

Presiden menganjurkan pihak yang merasa tidak puas dengan substansi Undangudang Cipta Kerja dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). (sumber antaranews.com/xta)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *